
SANDINEWS.ID, Jakarta – Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 agustus hingga 1 september 2025 terus menggunjang sejumlah kota besar di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat dari koalisi sipil, pengemudi ojek online, hingga mahasiswa bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Isu utama yang menjadi pemicu kemarahan publik adalah kenaikan tunjangan anggota DPR, disusul dengan berbagai tuntutan lain, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, penghentian PHK, percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, hingga revisi UU Pemilu.
Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi anarkis akibat tidak adanya kepastian jawaban dari pemerintah maupun DPR. Bentrokan pecah di sejumlah titik, memakan korban jiwa serta menimbulkan kerusakan infrastruktur dengan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy, Aldi Pradana, menilai situasi ini adalah alarm keras bagi DPR RI agar segera merespons tuntutan rakyat. Menurutnya, parlemen sebagai representasi rakyat tidak boleh mengabaikan gelombang protes yang terus membesar.
“Situasi Indonesia saat ini sangat mencekam. Pemerintah dan DPR harus membuka mata dan memenuhi keinginan rakyatnya,” tegas Aldi dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9/2025).
Aldi menambahkan, demonstrasi berkepanjangan adalah bukti nyata bahwa kebijakan yang lahir dari parlemen belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Ia mendesak agar DPR segera merumuskan kebijakan strategis yang pro rakyat, demi menghindari terulangnya tragedi yang menimbulkan korban jiwa.
“Kebijakan harus pro kepada rakyat, agar tak terjadi lagi situasi seperti ini. Korban jiwa dan kerusakan infrastruktur adalah harga terlalu mahal untuk dibayar akibat kelalaian negara,” pungkasnya.
Hingga kini, ribuan demonstran masi bertahan di sekitar kawasan Senayan, menuntut adanya langkah konkret dari DPR. Sementara itu, aparat keamanan terus memperketat penjagaan untuk mengantisipasi meluasnya aksi ke titik-titik vital lain di ibu kota.
Gelombang protes ini diprediksi tidak akan mereda dalam waktu sekat jika DPR dan pemerintah belum juga memberikan solusi nyata atas tuntutan masyarakat.
Tinggalkan Balasan