Mahasiswa Bukan Musuh Pemimpin Daerah, Bukan Beban Negara, Bukan Beban APBD, Tapi Generasi Penerus Bangsa yang Terdidik
Opini : La Ode Muh. Didin Alkindi M.Sos (Pemerhati Kebijakan Publik)
SANDINEWS.ID, JAKARTA – Dalam setiap dinamika sosial dan politik di negeri ini, mahasiswa kerap ditempatkan pada posisi yang salah, dianggap pembangkang, pengganggu stabilitas, bahkan kadang dipersepsikan sebagai ancaman bagi para pemimpin daerah.
Padahal, sejatinya mahasiswa bukanlah musuh pemimpin daerah, bukan pula beban negara. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang terdidik aset bangsa yang lahir dari semangat perubahan dan kepedulian terhadap masa depan negeri.
Mahasiswa adalah produk dari cita-cita luhur pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam diri mereka melekat tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bentuk partisipasi aktif dalam membangun demokrasi. Mereka hadir bukan untuk menumbangkan kekuasaan, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan memperkuat akuntabilitas kepemimpinan.
Di ruang akademik, mereka ditempa dengan ilmu; di ruang sosial, mereka digembleng oleh realitas. Dari sinilah lahir kesadaran kritis yang menjadi ciri khas mahasiswa sebagai agen perubahan.
Negara yang maju adalah negara yang menghargai peran generasi mudanya. Tidak ada kemajuan tanpa pemikiran kritis dan tidak ada perubahan tanpa keberanian bersuara.
Mahasiswa adalah bagian dari denyut nadi bangsa, mereka bukan beban, tapi pelita yang menerangi arah perjalanan menuju masa depan yang lebih baik.
Karena itu, sudah saatnya kita semua yang menjadi satu kesatuan mulai dari pemerintah, aparat, dan masyarakat serta mahasiswa membuka ruang dialog, membangun sinergi, dan menciptakan hubungan yang saling menghormati.
Sebab, dari tangan-tangan dan pikiran-pikiran semua istrumen masa depan bangsa ini akan dibangun, dengan idealisme yang tulus dan semangat yang tak pernah padam.
Berdasarkan hasil analisis dari studi kasus persoalan kamarin menganggap bahwa kasus yang baru saja terjadi adalah bagian dari desintegrasi bangsa Sulawesi tenggara itu sendiri.
Atas dasar ini kami khawatir sultra akan diangggap sebagai daerah yang tidak memiliki satu kesatuan yang terhimpun dalam ikatan kekeluargaan, sultra gagal menjadi daerah percontohan untuk daerah lain bahkan dalam hal terkecil sekalipun, sehingga stigmanisasi terhadap sultra itu sendiri akan mengarah pada hal yang buruk.
Kita perlu menjaga nama baik Daerah Sulawesi Tenggara, Naman baik Pemimpin Daerah, nama baik pemerintah, nama baik masyarakat dan nama baik mahasiswa secara universal.
Kami ingin menjadi generasi yang bermanfaat bagi daerah Sulawesi tengggara adalah misi besar mahasiswa.
Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengungkap fakta bahwa penyodoran proposal pembayaran biaya kontrakan mahaiswa Jakarta sebesar 755 Juta bukan dari kalangan mahasiswa.
Faka ini memberikan poin bahwa seharusnya Pemerintah Daerah harus punya databes terkait berapa jumlah mahasiswa jakarta dan dimana saja keberadaan mahasiswa sultra yang ada dijakarta agar tidak dijeneralisir. Kami juga tidak menginginkan adanya stigmanisasi buruk terhadap Mahasiswa Jakarta.
Kami berharap bisa bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melakukan dialogis demokrasi terkait kasus yang mengatas namakan mahasiswa Sulawesi Tenggara.
Kami punnya pandangan yang konstruktif bagaimana kebijakan Politic Will Gubernur Sultra untuk menjawab persoalan kemarin, membangun Asrama Mahasiswa tampa harus menggunakan APBD.
Bukan hanya tentang itu tetapi dari konsep yang akan muncul dari permasalahan ini menjadikan Politik Will tersebut sebagai salah satu cara untuk menghasilkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Sulawesi Tenggara di Jakarta.
Laporan : Aji Buton
Popular Post
Pos Terbaru
Tinggalkan Balasan