Pemda dan DPRD Buton Tengah Serahkan Proposal Pembangunan Sekolah Rakyat ke Kemensos RI: Langkah Strategis Tingkatkan IPM dan Atasi Kemiskinan

SANDINEWS.ID, Jakarta – Komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD Buton Tengah dalam mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) semakin nyata. Rombongan Pemda dan DPRD Buton Tengah melakukan rapat koordinasi dan konsultasi strategis di Sekretariat Sekolah Rakyat Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta. Agenda penting ini sekaligus menjadi momen penyerahan resmi dokumen proposal pembangunan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Daerah Buton Tengah kepada Kementerian Sosial RI. Kamis, (8/5/2025).

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Sekretariat Komnas Disabilitas Kemensos, Herman Koswara, Ketua DPRD Buton Tengah Sa’al M. Haadi, S.K.M., M.A.P., Wakil Ketua I DPRD Buton Tengah Mazaluddin, S.E., serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Kabupaten Buton Tengah.

Baca Juga
Hari Kedua Operasi SAR: Pencarian Nelayan yang Hilang di Perairan Siompu Barat Terus Dilakukan

Hadirnya unsur legislatif dan eksekutif secara bersamaan mencerminkan kekompakan dan sinergi yang kuat dalam mendorong lahirnya program pendidikan berbasis kerakyatan di Buton Tengah.

Ketua DPRD Buton Tengah Sa’al M. Haadi dalam pernyataannya menegaskan bahwa program pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan besar di daerahnya, terutama rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingginya angka kemiskinan serta buta huruf.

“Buton Tengah saat ini masih menempati posisi terendah dalam hal IPM di Sulawesi Tenggara. Ini adalah fakta yang menyedihkan namun harus dihadapi dengan kerja nyata. Kami ingin hadirkan solusi yang konkret, dan Sekolah Rakyat adalah salah satu upaya nyata kami untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” ujar Sa’al.

Baca Juga
Bupati Buton Tengah Pimpin Apel Perdana: Meneguhkan Komitmen Pembangunan dan Transformasi Daerah

Ia menerangkan, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat di pelosok, terutama mereka yang selama ini tidak tersentuh pendidikan formal karena berbagai keterbatasan, termasuk ekonomi dan akses geografis. Program ini akan menjadi wadah pembelajaran inklusif dan adaptif yang menjembatani kesenjangan pendidikan.

“Anak-anak kita yang putus sekolah karena tidak mampu, mereka yang tinggal jauh dari pusat pendidikan, semua harus diberi kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat adalah bentuk keadilan sosial di bidang pendidikan,” tambahnya.

Menurut Sa’al, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan alternatif, melainkan langkah awal untuk membangun kultur intelektual yang kuat di Buton Tengah. Ia menyebut bahwa ketika akses pendidikan dibuka seluas-luasnya, maka akan tumbuh rasa percaya diri dan optimisme dalam masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

“Kami tidak ingin ada lagi anak-anak di Buton Tengah yang menyerah pada nasib karena tidak mampu sekolah. Dengan dukungan Kemensos RI, kami berharap ini menjadi babak baru bagi pendidikan rakyat di daerah kami,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Buton Tengah Mazaluddin, S.E., juga menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor agar program Sekolah Rakyat ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan. Ia menyoroti pentingnya penguatan peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial untuk ikut terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan Sekolah Rakyat secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan teresbut, Herman Koswara, menyambut positif inisiatif Pemda dan DPRD Buton Tengah. Ia menilai bahwa pendekatan berbasis kebutuhan lokal seperti Sekolah Rakyat adalah bentuk konkret dari pembangunan yang inklusif dan pro-rakyat.

“Kami akan menelaah proposal tersebut dan mendukung sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujar Herman.

Agenda penyerahan proposal ini menandai langkah awal dari rencana besar pembangunan Sekolah Rakyat di Buton Tengah. Diharapkan, dengan terealisasinya program ini, akan tercipta ruang belajar yang ramah, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai kebudayaan lokal yang mampu mencetak generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.

Sinergi antara Pemda dan DPRD Buton Tengah dalam mendorong lahirnya Sekolah Rakyat juga diharapkan menjadi model kolaborasi antar-lembaga di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Laporan: Jumain Prapanca