Akibat Tidak Terakomodir Dalam Usulan P3K Paruh Waktu, Ratusan Honorer Geruduk Kantor DPRD Buteng
SANDINEWS.ID, Buton Tengah – Ratusan massa aksi yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Honorer Buton Tengah menggelar unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Buton Tengah. (Senin, 22/09/25).
Dalam aksi demo tersebut para massa aksi membawa petaka yang berisikan kritikan yang ditujukan untuk pemerintah daerah, tulisan seperti “Kami punya hak yang sama, angkat kami menjadi PPPK Paruh Waktu”, “Hargai pengabdian kami untuk sekolah swasta”, “Keadilan bagi seluruh rakyat yang mana”, “Jodoh bisa ditunda, Nasib kami jangan”, “Cukup cintaku yang kandas, data base jangan”. Semua kalimat satire tersebut merupakan akumulasi kekecewaan dan emosi yang para demonstran suarakan dalam menuntut kejelasan terkait usulan data pegawai honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu.
Kordinator Lapangan (Korlap) Demo Amrin Lamena mengatakan, pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah resmi mengumumkan usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan jumlah keseluruhan 1.212 orang, yang terdiri dari 1.041 honorer yang terdaftar di pangkalan data base BKN dan 171 honorer tidak terdaftar database BKN (aktif bekerja 2 tahun terakhir secara terus menerus).
“Dari data yang telah diumumkan, sebenarnya masih terdapat ratusan honorer aktif bekerja 2 tahun lebih di instansi pemerintah lingkup Buton Tengah, namun mereka tidak terakomodir atau tidak masuk dalam usulan PPPK Paruh Waktu, diantaranya Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis,” terang Amrin.
Amrin menambahkan bahwa, rata-rata para honorer yang tidak masuk dalam usulan P3K Paruh Waktu disebabkan telah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus dan mereka gagal seleksi PPPK Tahap 2 atau TMS (tidak memenuhi syarat) berdasarkan formasi jurusan tidak sesuai,” katanya.
Kemudian berdasarkan informasi yang beredar bahwa pada tahun 2026, para pegawai honorer atau Non-ASN kemungkinan akan dirumahkan karena kebijakan pemerintah mengharuskan pegawai pemerintah adalah mereka pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. Dan ketentuan tersebut telah diatur berdasarkan UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Kami tidak inginkan ratusan pegawai honorer Buteng jika dirumahkan, olehnya itu kita meminta kepada Pemda Buteng melalui DPRD agar segera dicarikan solusi terbaik,” tegas Amrin Lamena.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Honorer meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Buteng untuk memberikan atensi khusus agar bisa mengakomodir seluruh honorer aktif yang telah bekerja selama 2 tahun secara terus menerus di berbagai instansi yang ada di Buton Tengah untuk diusulkan sebagai P3K Paruh Waktu. Kemudian mereka juga meminta pemerintah bersama DPRD Buton Tengah memberikan jaminan bahwa seluruh honorer aktif yang bekerja hingga saat ini tidak akan dirumahkan.
Menanggapi demo tersebut, Ketua DPRD Buteng Sa’al Musrimin Haadi, S.K.M., M.A.P menyambut dengan baik kedatangan para pegawai honorer.
“DPRD adalah rumah bagi masyarakat. seluruh keluhan dan aspirasi kalian akan kami tampung dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama guna mencari solusi terbaik,” katanya.
Ia mengungkapkan DPRD akan berupaya mengusulkan honorer dari tenaga teknis, kesehatan, dan guru agar dapat diakomodasi menjadi P3K Paruh Waktu.
Kesimpulan dari Audiensi antara Aliansi Honorer dan DPRD Buteng bahwa akan menjadwalkan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari rabu 23 September 2025 dengan menghadirkan Jenderal ASN/PJ Sekda Buteng Muh. Rijal, Kepala BKPSDM, Dinas BPKAD, dan seluruh pejabat OPD terkait termasuk para Camat, Lurah dan Kepala Sekolah.
“kita hadirkan semua Dinas terkait biar kita tuntaskan teknis dan kita kawal sama-sama apa yang menjadi tuntutan massa aksi” tutup Sa’al.
Laporan : Aji Buton
Popular Post
Pos Terbaru
Tinggalkan Balasan