Bulan Kemerdekaan Menjadi Bulan Berdarah. DPR RI Menjadi Puncak Kemarahan Rakyat
Oleh : Didin Alkindi
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Tahun, menjadi pincang menuju degradasinya keutuhan bangsa.
Kemerdekaan adalah hasil jeripayah dari pada pejuang terdahulu, seharusnya kemerdekaan dimaknai dengan kesadaran kolektif negara atas Kondisi bangsa kita Indonesia.
Namun, masalah demi masalah muncul, dimulai pada bulan Januari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengleurkan kebijakan kenaikan PPN 12 persen, beruntung prabowo membatalkan kebijakan itu dengan pengecualian PPN itu hanya berlaku pada barang dan jasa.
Di bulan yang sama, perkara pagar laut tangerang mencuat di publik dan lagi-lagi presiden RI kembali menginstruksikan untuk melakukan pembongkaran terhadap pagar laut tersebut.
Selanjutnya, kebijakan kontroversial kembali muncul oleh Kementerian ESDM tentang Gas Melon (3 Kg) yang mengakibatkan kelangkaan, impek dari itu ada ada masyarakat yang meninggal, dan kembali Presiden membatalkan kebijakan tersebut.
Masih di bulan yang sama Februari 2025, masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan yang merugikan Keuangan Negara hampir mencapai 1 kuadriliun dan kendaraan-kendaraan masyarakat banyak mengalami kerusakan.
Setelah itu, kembali PPATK mengeluarkan kebijakan tentang pemblokiran Rekening yang nganggur selama 3 bulan, ada 122 juta rekening yang di blokir dan lagi-lagi kebijakan ini kembali mendapatkan sorotan akibat dari banyaknya kerugian masyarakat dari kebijakan tersebut.
Setelahnya, perkara Kekayaan Hayati yang dikatakan surga-Nya dunia Raja Ampat juga ikut dieksploitasi oleh para korporat yang menjadikannya wilayah ekstraktif, hingga kecaman demi kecaman terus bergulir tentang hal tersebut.
Belum selesai perkara di merauke, muncul masalah di sabang tentang 4 pulau yang di alihkan hak miliknya oleh Kemendagri dari Provinsi Aceh di berikan kepada Provinsi Sumatera Utara. Hingga sejarah kelam aceh hampir saja kembali untuk mengangkat bendera perlawanan.
Belum selesai sampai disitu, Dirjen pajak juga ikut membuat gaduh dengan mengeluarkan pajak hingga Amplop undangan pun ikut dipajaki. Terus dan terus semua membuat kegaduhan untuk kemarahan rakyat.
Kembali Menteri Nusron Wahid lagi-lagi membuat kegaduhan dengan titik kebijakan tanah nganggur 2 tahun akan disita Negara. Rakyat lalu marah, Menteri ATRBPN kembali melontarkan kalimat “emangnya Mbah mu bisa buat tanah”.
Namun perlu diapresiasi langkah bapak Presiden Prabowo Subianto yang selalu hadir dalam permasalah-permasalahan yang timbul akibat ulah para pembantunya dengan cepat tanggal membatalkan kebijakan-kebijakan diatas.
Masalah demi masalah muncul, kegaduhan atas kebijakan muncul, kemarahan atas, kekecewaan muncul, hal-hal yang mengarah ke disintegrasi bangsa kian merosot dalam.
Lantas Posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai perwakilan kepentingan rakyat berasa diamana?
Ternyata, para pembantu rakyat itu memperlihatkan ketidak berpihakan mereka terhadap tuan mereka, sehingga hal ini menjadi dalang dari kekisruhan, demo berjilit-jilit terjadi di jakarta dan beberapa daerah lainnya yang ada di Indonesia.
“Ketika rakyat dalam posisi sulit mencari nafkah, ketika semua kebutuhan pokok serba mahal, ketika pekerjaan sulit di dapatkan dll. Di saat yang sama Anggota DPR RI merayakan pesta kenaikan gaji di gedung DPR dengan cara berjoget,” Ujar Ketua Jaringan Aktivis Anoa Nusantara Didin Alkindi. Jumat (29/8).
Kebrensekan para pengemis suara rakyat kini makin terlihat, menunjukan bahwa kualitas kepemimpinan mereka hanya dibawah bayang-bayang obsesi kekuasaan dan royalti, bukan kepentingan rakyat.
Hal tak sewajarnya pun kemudian terjadi ketika Anggota DPR yang menduduki posisi di salah Partai, mengatakan bahwa mereka yang berteriak bubarin DPR adalah orang goblok sedunia. “Kata nya.
Sangat disayangkan apa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum anggota DPR yang memperburuk kondisi bangsa saat ini, seharusnya posisi DPR menjadi ujung tombak dari suara-suara masyarakat yang kecewa, namun malah justru memperparah kemarahan tersebut.
Demostrasi yang terjadi berjilid-jilid didepan Kantor DPR merupakan akumulasi dari (kekecewaan + kemarahan) akibat ketidak adilan yang dilakukan oleh pejabat Negara hari ini.
Dengan kondisi bangsa yang caos diamana-mana ,sangat dimungkinkan hal ini menjadi lahan pemanfaatan bagi Negara lain untuk masuk mencari keuntungan pada kekacauan ini.
Perlahan isu horizontal tergeser oleh isu baru yang dihasilkan dari akibat demonstrasi, rakyat dan aparat diperhadapkan di jalanan.
Negara telah gagal dalam menjamin kedaulatan terhadap bangsanya, hingga hak-hak rakyat kecil tergerus oleh kerakusan para penguasa.
Sampai kapan negara ini akan bangkit dalam keterpurukan semacam ini, kita masih berusaha untuk bangkit melawan penguasa sementara negara lain sudah beegerak pada pertarungan ekonomi dan politik untuk menuju negara maju.
“Tangkap para pelaku dalang kerusuhan dengan dalil keamanan Negara, seret ke penjara para oknum-oknum pejabat itu, biar kemarahan rakyat sedikit demi sedikit terobati”. Tutup Didin Alkindi.
Tinggalkan Balasan