Buton Tengah Kembali Raih WTP: Sinergi Bupati dan Ketua DPRD Jadi Kunci Tata Kelola Keuangan Daerah*
SANDINEWS.ID, BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dihadiri oleh Bupati Buton Tengah, Dr. Azhar, S.STP., M.Si dan Ketua DPRD, Sa’al Musrimin Haadi, S.K.M., M.A.P. Senin (26/5/ 2025).
Momen penyerahan LHP ini bukan sekadar seremoni administratif, tetapi menjadi simbol kematangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Keduanya terlihat berdampingan, menunjukkan kemistri dan komitmen yang kuat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Dalam proses alokasi dan distribusi kewenangan, harus ada kepercayaan satu sama lain agar fokus tetap pada tugas yang perlu diselesaikan,” ujar Bupati Azhari.
Di bawah kepemimpinan Azhari untuk periode 2025–2030, Buton Tengah menatap masa depan dengan optimisme. Bersama DPRD, pemerintah daerah akan memprioritaskan lima sektor utama sebagai strategi percepatan pembangunan menyongsong Indonesia Emas 2045, yakni:
Penguatan Sektor Unggulan Daerah
Dengan potensi besar di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM, Buton Tengah akan fokus pada pelatihan, akses permodalan, dan perluasan pasar bagi pelaku usaha lokal.
Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan
Pemanfaatan APBD dilakukan secara efisien, ditopang digitalisasi layanan publik dan keterbukaan informasi sebagai wujud nyata komitmen anti-korupsi.
Kolaborasi dan Kemitraan Strategis
Pemda akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pihak swasta, hingga lembaga donor untuk membuka keran investasi dan mengoptimalkan akses terhadap Dana Desa, DAK, dan hibah luar negeri.
Peningkatan SDM dan Pendidikan
Fokus diberikan pada peningkatan kualitas guru, beasiswa bagi pelajar berprestasi, serta pelatihan vokasi untuk menyiapkan generasi muda yang kompetitif.
Penegakan Hukum dan Stabilitas Daerah
Pemerintah akan menjamin iklim daerah yang kondusif demi mendorong investasi, termasuk dengan pemberantasan pungli, premanisme, dan pelanggaran hukum lainnya.
Ketua DPRD Buton Temgah, Sa’al Musrimin Haadi, menegaskan bahwa sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif akan terus diperkuat.
“Kita berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sa’al bilang, dengan capaian WTP dan rencana strategis yang tertata, Buton Tengah membuka lembaran baru menuju tata kelola daerah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.
“Semoga dengan kepemimpinan yang terus bersinergi ini, mengantarkan Buton Tengah sebagai poros pertumbuhan kawasan Sulawesi Tenggara di masa depan,” pungkas politisi PDI Perjuangan ini.
Laporan:Aji Buton
Popular Post
Pos Terbaru
Tinggalkan Balasan