Buton Tengah Raih Penghargaan Ombudsman, Berkomitmen Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

SANDINEWS.ID, Buton Tengah – Komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali mendapatkan perhatian. Hal ini ditandai dengan diterimanya hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hasil penilaian tersebut secara langsung diserahkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, kepada Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, dalam acara resmi yang berlangsung di Kantor Ombudsman Sultra, Kendari, pada Rabu (5/3/2025).

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang menjadi objek penilaian, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta beberapa Puskesmas di Buton Tengah.

Komitmen Pemkab Buton Tengah dalam Peningkatan Layanan Publik

Dalam sambutannya, Mastri Susilo menekankan bahwa meskipun penilaian pelayanan publik tidak dilakukan setiap tahun, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Ia juga mengingatkan bahwa nilai tinggi dalam penilaian bukanlah tujuan akhir, melainkan dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Komitmen pelayanan publik harus tetap diprioritaskan meskipun terdapat efisiensi anggaran,” ujar Mastri.

Sementara itu, Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, menyambut baik hasil penilaian ini. Menurutnya, hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkab Buton Tengah dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berupaya agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” kata Kostantinus Bukide.

Ia juga menambahkan bahwa penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah hadir untuk masyarakatnya. Oleh karena itu, Pemkab Buton Tengah terus berinovasi dalam pelayanan, termasuk dengan penerapan sistem digitalisasi untuk memastikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Langkah Konkret Peningkatan Layanan Publik

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Buton Tengah telah menerapkan berbagai inovasi pelayanan publik, di antaranya:

✅ Pelayanan Berbasis Digital – Sistem administrasi yang lebih cepat dan transparan untuk mengurangi antrean dan birokrasi yang berbelit.

✅ Program Jemput Bola – Memudahkan masyarakat, terutama di daerah terpencil, dalam mengakses layanan administrasi seperti pembuatan KTP, perizinan usaha, dan layanan kesehatan.

✅ Peningkatan Kapasitas SDM – Pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

✅ Sinergi dengan Ombudsman – Pemkab Buton Tengah terus berkoordinasi dengan Ombudsman RI dalam mengatasi berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat terkait layanan publik.

Masyarakat Buton Tengah Merasakan Dampak Positif

Upaya perbaikan layanan yang dilakukan Pemkab Buton Tengah mendapat apresiasi dari masyarakat. Arman, seorang warga Kecamatan Mawasangka, mengaku kini lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan.

“Dulu kalau mau urus KTP atau KK harus antre lama, sekarang prosesnya lebih cepat. Petugas juga lebih ramah dalam melayani,” ujarnya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Linda, pemilik usaha kecil di Kecamatan Lakudo, yang mengaku lebih mudah mengurus perizinan usaha berkat program jemput bola dari DPMPTSP.

“Sekarang tidak perlu repot datang ke kantor. Petugas datang langsung membantu pendaftaran usaha saya. Ini sangat memudahkan,” ungkapnya.

Harapan ke Depan

Pj Bupati Buton Tengah menegaskan bahwa Pemkab Buton Tengah akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik. Ia berharap ke depan, semua layanan dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui layanan digital.

Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, Ombudsman, serta masyarakat, Buton Tengah siap menjadi contoh dalam pelayanan publik yang prima di Sulawesi Tenggara.

“Kami ingin memastikan bahwa semua masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan tanpa diskriminasi,” tutupnya. (ADV/JP/RED)