Damailah Negeriku “Keadilan Vs Kedaulatan Negara”
Opini Publik
Oleh : La Ode Muh. Didin Al-Kindi
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta
SANDINEWS.ID, Jakarta – Pada bulan kemerdekaan 80 tahun lalu, yaitu sekitar Agustus 1945, suasana negeri sangatlah penuh gejolak dan semangat perjuangan.
Bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan dan sedang berjuang keras untuk mempertahankan serta membangun negara yang kita sebut Indonesia.
Perjuangan ini ditandai dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan tekad untuk merdeka. Merdeka, Merdeka dan Tetap Merdeka.
Pada 80 Tahun lalu, negara ini sedang berjuang untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat, menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya dalam satu identitas nasional yang kuat.
Para pendiri bangsa merumuskan persatuan bangsa pada tahun 1945 melalui musyawarah dan kompromi, yang puncaknya adalah penyusunan Piagam Jakarta dan akhirnya Pancasila sebagai dasar negara.
Iya Pancasila! Didalamnya ada Ketuhanan, Kemanusian yang beradab, Persatuan, Kebijaksanaan Pemimpin dan Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Lantas dimana falsafah pancasila dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini? Apakah perjuangan para Founding Father bangsa akan kita abaikan karna keegoisan kita hari ini?
Akibat dari ulah dari para oknum-oknum DPR bengis, rakyat akhirnya marah dan melawan. Kausalitas pasti ada jalan untuk menemukan solusi.
Kita yakin bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia memikirkan strategi terbaik dalam persoalan ini. Kita yakin bahwa Bapak Prabowo adalah seorang negarawan yang tak mau negeri yang dipimpinnya tercerai berai seperti ini.
Tapi seorang Prabowo tak akan mampu mengurus negeri ini seorang diri tanpa dukungan empati, simpati dari rakyatnya.
Negeri dengan populasi terbanyak ke 4 dunia yang memiliki 17.000 pulau, lebih dari 300 bahasa daerah dan lebih dari 700 suku bangsa, serta enam agama. Kumulatif dari saya, kamu, kita adalah Indonesia.
Ayo kobarkan kembali semangat nasionalisme demi negara kita tercinta (INDONESIA), singkirkan amarah, singkirkan ego, kita rajut kembali persatuan.
Ingat!! Dunia hancur hanya dengan satu kata yang kita kenal dengan sebutan “Propaganda”, Kenapa? Karna propaganda adalah senjata massal yang manipulatif untuk menghasilkan respons emosional sehingga mengesampingkan respons rasional.
Bagaimana solusinya untuk meredam gerakan massal ini? Tentu ini sulit untuk dirumuskan, karna sulit memastikan apakah gerakan ini benar-benar lahir dari keresahan akibat ketidakadilan.
Atau mungkin, ada pihak-pihak (Envesible Hand) yang memanfaatkan kondisi saat ini untuk kepentingan mereka.
Sulit, bukan berarti tidak ada solusi. Dan berharap gerakan ini memang murni dari keresahan, tujuannya adalah memantik kesadaran kolektif untuk menjadi lebih baik kedepan.
Para pejabat negara harus segera bertaubat dan berbenah diri, bukan tidak mungkin kekuasaan yang anda pegang runtuh akibat perlawanan rakyat, tapi lebih sangat baik ketika kekuasaan yang dimiliki dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
Kolaborasi gotongroyong Presiden Republik Indonesia, para Ketum Partai dan Rakyat harus dilakukan. kenapa demikian? Tentu alasan utama untuk kedaulatan bangsa dan negara.
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara sementara ketua partai adalah pemimpin organisasi politik di republik ini.
Tentu butuh keberanian penuh untuk melakukan revolusi pada sistem, agar kita terbebas dari cengkraman bayang-bayang kekacauan.
Yakinlah, bahwa rakyat bangkit dan melawan atas dasar ketidakadilan yang dialami diakar rumput, semua adalah akibat dari sistem bobrok yang telah menjadi culture.
Arus utaman atas kekisruhan itu tentu dari pemegang kebijakan (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif), sehingga pembenahan utama yang harus dilakukan adalah revolusi sistem.
Siapa yang bisa melakukan itu? Tentu adalah presiden. Bagaimana caranya? Copot oknum-oknum pejabat yang mencoba melahirkan kebijakan yang tidak pro dengan rakyat.
Mari kita refleks kembali pada beberapa bulan belakangan ini, kebijakan menteri selalu memunculkan api kecil di lahan yang rimbun, sehingga terjadilah kobaran api yang besar.
Dimulai dari kenaikan PPN 12%, pemblokiran rekening, kelangkaan gas melon, korupsi BBM, kenaikan pajak, sengketa pulau di Aceh, eksploitasi Raja Ampat, pemberlakuan royalti lagu, penyitaan tanah yang menganggur selama dua tahun, ini adalah contoh ketidakadilan itu.
Inilah akibibat dari kebijakan yang dibuat tanpa ditimbang, sehingga mengorkestrasi kekacauan dikalangan horizontal rakyat itu sendiri.
Dimana posisi ketua partai politik? Sebagai pimpinan organisasi politik juga memiliki kedudukan penting di republik ini, karna partai politik sebagai representasi dari sistem demokrasi.
Apa yang harus dilakukan ketua umum partai politik untuk menjaga kedaulatan, tentu memberikan sangsi tegas kepada kader-kadernya yang melenceng dari konstitusi negara dan konstitusi partai itu sendiri.
Lakukan langkah prefentif hingga langkah represif terhadap kader yang membuat gaduh, misal melakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada anggota DPR RI dan melakukan pemecatan terhadap kader partai.
Namun terlihat bahwa partai-partai yang kadernya berbuat gaduh di parlemen tak ada reaksi sedikit pun atas kekacauan yang terjadi, padahal orang-orang itu adalah secara keseluruhan kader partai.
Disisi lain, pemecatan terhadap anggota DPR tukang gaduh juga bagian dari penyelamatan partai, jika tidak eksistensi partai akan mengalami degradasi, terlebih tentang trust partai terhadap publik akan benar-benar lenyap.
Lantas apakah, mempertahankan satu orang pembuat gaduh lebih berarti dari pada menyelamatkan partai itu sendiri. Saya pikir itu adalah kecacatan logika.
Selain itu, DPR dan Presiden juga harus mengabulkan semua tuntutan para demontran, mulai dari hilangkan tunjangan rumah, tunjangan beras 12 juta, dan eskalasi lainnya yang membuat jurang ketimpangan makin menganga.
Dengan cara seperti ini, kemarahan publik juga akan meredam. Kita yakin, kita semua cinta pada Indonesia. Segera hentikan perang antara rakyat dan aparat, bahwa keduanya punya keresahan yang sama, sampai kapan negeri akan akan sepert ini.
Mari serukan perdamaian, dengan catatan segera eliminasi para pembuat gaduh di republik ini, disistem negara kita. DPR tunjukan kinerja bukan kenaikan gaji, boikot kebiasaan joget oleh para pejabat di tengah kondisi ekonomi rakyat sulit.
Pos Terbaru
Tinggalkan Balasan