Kemenhub Fokuskan Anggaran 2025 untuk Subsidi Transportasi Publik

SANDINEWS.ID, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa anggaran tahun 2025 akan difokuskan pada optimalisasi layanan transportasi publik, termasuk mempertahankan subsidi dan penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO). Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

banner 728x90

“Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain itu, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” ujar Menhub Dudy.

Efisiensi Anggaran, Kemenhub Tetap Optimalkan Layanan

Dudy menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan Risk Based Analysis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dialokasikan kepada Kemenhub. Dengan strategi ini, setiap program akan dijalankan sesuai anggaran yang tersedia tanpa mengorbankan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat.

“Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

banner 728x90

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif Kemenhub pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 17,725 triliun. Dana tersebut akan digunakan oleh 9 unit organisasi eselon I di bawah Kemenhub dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal – Rp 464,09 miliar
Inspektorat Jenderal – Rp 85,48 miliar
Ditjen Perhubungan Darat – Rp 3,14 triliun
Ditjen Perhubungan Laut – Rp 7,32 triliun
Ditjen Perhubungan Udara – Rp 3,39 triliun
Ditjen Perkeretaapian – Rp 1,31 triliun
Badan Kebijakan Transportasi – Rp 71,01 miliar
BPSDMP – Rp 1,82 triliun
BPTJ – Rp 108,95 miliar

Meskipun mengalami pemangkasan anggaran sebesar 43,66% atau setara Rp 13,72 triliun dibandingkan dengan pagu awal Rp 31,45 triliun (sesuai Surat Menteri Keuangan 23 September 2024), Menhub menegaskan bahwa layanan transportasi tetap akan berjalan optimal.

DPR Dorong Efisiensi Tanpa Mengorbankan Pelayanan

Dalam rapat tersebut, para anggota Komisi V DPR RI turut menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap pelayanan publik. Mereka meminta Kemenhub memastikan bahwa efisiensi tidak berujung pada penurunan kualitas layanan transportasi, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.

Turut hadir dalam rapat ini, seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perhubungan, yang ikut serta dalam pembahasan strategi optimalisasi anggaran 2025.(Nov/Red)