SANDINEWS.ID, MUNA BARAT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebentar lagi berjalan, tetapi apakah masyarakat Muna Barat hanya akan jadi penonton? La Ode Harlan Sadia tak ingin itu terjadi. Dalam reses di Kecamatan Lawa, Ketua Komisi III DPRD Mubar ini mengajak warga berpikir strategis agar program nasional ini benar-benar memberi dampak ekonomi bagi daerah, bukan malah mengalirkan uang keluar.

Langkah konkret yang diambil La Ode Harlan adalah membentuk enam Kelompok Usaha Bersama (KUB) di empat desa dan dua kelurahan. Kelompok ini difokuskan untuk mengembangkan sektor pertanian dan peternakan sehingga kebutuhan pangan untuk MBG, seperti telur, sayur, dan beras bisa dipasok dari produksi lokal, bukan dari luar daerah.
“Pertanyaannya, apakah telur dan beras untuk MBG nanti berasal dari Kecamatan Lawa atau justru didatangkan dari luar? Jika kita tidak menyiapkan diri, kita hanya jadi konsumen, bukan produsen,” tegas Harlan.
Ia mencontohkan Desa Lagadi, yang berpotensi menjadi pusat produksi ayam potong dan ayam petelur. Jika dikelola dengan baik, daerah ini bisa menjadi pemasok utama telur dan daging ayam untuk program MBG di Mubar.

Menurutnya, dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat program ini, harga telur dan daging ayam pasti melonjak. Jika masyarakat tidak segera beradaptasi dan mulai memproduksi sendiri, mereka justru akan terkena dampak mahalnya bahan pangan.
“Kita punya ribuan anak yang akan mendapat makan bergizi di sekolah. Kalau semua bahan baku kita beli dari luar, berarti uang hanya berputar di luar daerah. Padahal, kita punya sumber daya untuk memproduksi sendiri,” katanya.
Selain membentuk kelompok usaha, Harlan juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan subsidi dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas produksi masyarakat. Dengan begitu, petani dan peternak lokal bisa lebih mandiri dan tidak tergantung pada pasokan dari luar.
Dalam reses pada Kamis (13/2/2025), masyarakat juga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit sapi, sumur bor, dan tenda jadi. Namun, La Ode Harlan menekankan bahwa semua usulan tersebut harus diperjuangkan melalui Musrenbang, agar bisa mendapatkan prioritas dalam anggaran daerah.
Sebagai politisi PDI Perjuangan yang dikenal dekat dengan rakyat kecil, ia memastikan aspirasi masyarakat akan diperjuangkan di DPRD.
“Ini bukan sekadar membentuk kelompok usaha, tapi strategi besar agar anggaran nasional yang turun benar-benar dinikmati masyarakat kita, bukan justru memperkaya daerah lain,” pungkasnya. (Nov/Red).
Tinggalkan Balasan