Retreat Kepala Daerah: Forum Santai Bernilai Strategis, Anggarannya Capai Rp 11,1 Miliar

SANDINEWS.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 200.5/629/SJ yang mengatur pembiayaan retreat kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kebijakan yang diteken pada 13 Februari 2025 ini menegaskan pentingnya program orientasi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum menjalankan tugasnya.

Berdasarkan SE sebelumnya, yakni SE Nomor 200.5/628/SJ, setiap kepala daerah akan mendapatkan anggaran sebesar Rp2.750.000 per hari untuk biaya akomodasi, konsumsi, dan seragam selama retreat berlangsung. Jika dikalkulasikan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 11,1 miliar, belum termasuk biaya tambahan lainnya.

Baca Juga
Pemkab Buteng Gelar Apel Gabungan, Soroti Pemeriksaan BPK dan Stabilitas Harga Jelang Ramadan

Retreat kepala daerah sendiri merupakan program orientasi, pembekalan, dan pelatihan bagi gubernur, bupati, serta wali kota terpilih dalam Pilkada 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan membekali para pemimpin daerah sebelum mereka memulai tugasnya.

“Bahkan saat saya masih menjadi Wali Kota Bogor, ini berkali-kali saya ikuti,” ujar Bima, Selasa, 11 Februari 2025.

Baca Juga
DPMPTSP Buton Tengah Permudah Perizinan dengan Layanan Digital dan Inovasi Jemput Bola

Tidak seperti rapat kerja yang cenderung formal dan kaku, retreat kepala daerah mengusung konsep diskusi yang lebih santai namun tetap membahas isu-isu strategis, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan penguatan layanan publik. Forum ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman serta studi kasus dari daerah lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan inovatif.

Di balik suasana santainya, retreat ini memiliki dampak strategis yang signifikan. Para kepala daerah dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi antarwilayah. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan interaktif, forum ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin daerah yang inovatif, efektif, dan lebih berpihak kepada masyarakat. (Nov/Red)