PDIP Soroti Penurunan Pertumbuhan Ekonomi dan Efektivitas APBD dalam LKPJ Bupati Buton Tengah 2024

SANDINEWS.ID, Buton Tengah – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Buton Tengah menyampaikan pandangan umum yang kritis dan penuh harapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar Senin, 21 April 2024 lalu.

banner 728x90

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sa’al M. Haadi tersebut turut dihadiri Bupati Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si, para anggota DPRD, serta jajaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Dalam penyampaian pandangan umum yang disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP, Hendi Syafrini, S.Pd., fraksi menyoroti penurunan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi Buton Tengah turun dari 3,53% pada 2023 menjadi 3,23% pada 2024. Angka ini jauh di bawah target nasional sebesar 5,3%.

“Dengan realisasi APBD 2024 sebesar Rp748,6 miliar, mestinya pertumbuhan ekonomi bisa didorong minimal mendekati target nasional. Namun yang terjadi justru stagnasi dan penurunan,” tegas Hendi.

banner 728x90

Meski demikian, PDIP memberi apresiasi atas penurunan angka kemiskinan dari 15,43% (2023) menjadi 14,4% (2024). Namun, fraksi mencatat bahwa capaian tersebut masih jauh dari target nasional 7,5%. Jika dirata-ratakan, terdapat sekitar 16 penduduk miskin di setiap desa/kelurahan dari total 77 wilayah administratif di Buton Tengah.

“Penurunan ini belum cukup signifikan dan menunjukkan bahwa anggaran yang besar belum sepenuhnya berdampak langsung bagi masyarakat di lapisan bawah,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam aspek pembangunan manusia, PDIP juga mencatat adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 66,94 menjadi 67,58 pada 2024. Namun, capaian ini masih terpaut 6,41 poin dari target nasional. Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp140,1 miliar dinilai belum optimal mendorong lompatan IPM yang lebih signifikan.

Fraksi PDIP menekankan bahwa catatan-catatan ini bukanlah bentuk penolakan, melainkan dorongan agar Pemerintah Daerah lebih progresif dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Kami berharap LKPJ ini menjadi cermin sekaligus pemacu evaluasi menyeluruh untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tahun-tahun mendatang,” pungkas Hendi.

Laporan: Jumain

Editor: Redaksi